Prancis, sijunjungpost —Dukungan internasional untuk pembentukan negara Palestina menguat setelah 15 negara Barat mengeluarkan deklarasi bersama yang menyerukan gencatan senjata di Gaza, pembebasan sandera, dan solusi dua negara. Namun, dukungan ini datang dengan syarat, yaitu Hamas diminta untuk menyerahkan kekuasaan dan melucuti senjata sebagai konsekuensi dari pengakuan atas negara Palestina.
Eropa Dorong Solusi Dua Negara
Sebanyak 15 negara, termasuk Finlandia, Kanada, Australia, dan beberapa negara Eropa lainnya, telah menandatangani deklarasi bersama yang dipimpin oleh Perancis. Deklarasi yang diumumkan pada Selasa, 29 Juli 2025, ini mendesak gencatan senjata segera di Gaza, pembebasan semua sandera yang ditawan Hamas, dan mendorong upaya internasional baru untuk mewujudkan solusi dua negara.
Para menteri luar negeri dari 15 negara tersebut menegaskan kembali komitmen mereka terhadap visi solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan secara damai dalam batas-batas yang diakui secara internasional.
Deklarasi tersebut juga menyambut baik komitmen yang disampaikan oleh Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, yang mencakup penolakan terhadap terorisme, pelucutan senjata Hamas, dan penerimaan prinsip negara Palestina yang didemiliterisasi.
Secara terpisah, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan bahwa Inggris akan secara resmi mengakui negara Palestina pada bulan September 2025, kecuali jika pemerintah Israel mengambil langkah-langkah substantif untuk mengakhiri situasi di Gaza dan menyetujui gencatan senjata.
Reaksi Keras dari Israel
Langkah-langkah ini mendapat penolakan keras dari Israel. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengkritik pernyataan Starmer dan menyebutnya sebagai “penghargaan atas terorisme mengerikan Hamas dan hukuman bagi para korbannya.” Netanyahu memperingatkan bahwa pendirian “negara jihadis” di perbatasan Israel akan menjadi ancaman di masa depan. Forum Sandera dan Keluarga Hilang di Israel juga mengecam langkah tersebut, menyatakan bahwa upaya perdamaian seharusnya dimulai dengan pembebasan sandera.
Hamas Tolak Pelucutan Senjata
Hamas menyambut baik setiap upaya internasional yang mendukung rakyat Palestina, namun menolak syarat pelucutan senjata. Seorang pejabat Hamas, Sami Abu Zuhri, menyatakan pada April 2025 bahwa usulan gencatan senjata yang mereka terima untuk pertama kalinya mencakup pelucutan senjata Hamas, yang dianggap sebagai “garis batas” yang tidak dapat diterima. Hamas menegaskan bahwa tidak akan ada kemajuan apa pun selama Israel melanjutkan perangnya di Gaza.
Kelompok tersebut menyatakan siap untuk mengakhiri perang dan membebaskan sandera dengan syarat adanya perjanjian gencatan senjata yang jelas, yang mencakup penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, pembukaan jalur penyeberangan untuk bantuan kemanusiaan, dan dimulainya rekonstruksi wilayah yang hancur. (SP-01)
